Bentuk badan usaha PT, CV dan FIRMA

Bentuk badan usaha PT, CV dan FIRMA memiliki banyak perbedaan, walaupun demikian ketiga bentuk badan usaha ini selalu menjadi pilihan utama yang banyak digunakan oleh pengusaha di Indonesia dengan berbagai alasan dan pertimbangan sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang

PERBEDAAN	PERSEROAN TERBATAS	PERSEROAN KOMANDITER	FIRMA
BENTUK PERUSAHAAN	Bentuk Perusahaan Nomor 1 yang paling populer di Indonesia Banyak digunakan untuk kegiatan usaha Kecil, Menengah atau Besar PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum	Bentuk perusahaan Nomor 2 yang banyak digunakan oleh UKM-usaha kecil dan menengah CV adalah badan usaha bukan badan hukum seperti PT	Umumnya dibentuk dan didirikan oleh orang yang memiliki profesi sama atau saling berkaitan Firma adalah badan usaha bukan badan hukum seperti PT
DASAR HUKUM	Pendirian PT harus sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pendirian CV	Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pendirian Firma
PENDIRI PERUSAHAAN	Jumlah pendiri perseroan terbatas minimal 2 (dua) orang Para pendiri Perseroan adalah Warga Negara Asing Warga negara asing dapat menjadi pendiri untuk Perseroan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Para pendiri harus mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan Setelah PT mendapatkan status sebagai badan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan dan bukan menjadi tanggung jawab pribadi para pendiri perusahaan	Jumlah pendiri perseroan komanditer minimal 2 (dua) orang Para pendiri Perseroan adalah Warga Negara Indonesia Para pendiri terdiri dari Pesero aktif dan Pesero Diam (komanditer) Persero Aktif adalah pesero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko harta pribadinya Pesero diam (komanditer) hanya bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang disetor ke dalam perusahaan	Jumlah pendiri Firma minimal 2 (dua) orang Para pendiri Perseroan adalah Warga Negara Indonesia Para pendiri terdiri dari anggota (kemitraan) yang memiliki tanggung jawab bersama, dan masing-masing anggota memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk menanggung segala resiko secara bersama-sama dengan harta pribadinya
NAMA PERUSAHAAN	Pemakaian Nama PT diatur dalam pasal 16 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 Nama Perseroan harus didahulukan dengan frase PERSEROAN TERBATAS atau disingkat PT Nama Perseroan Terbatas tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik	Tidak ada Undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pemakaian Nama Perseroan Komanditer atau CV Artinya; Adanya kemungkinan kesamaan atau kemiripan nama perusahaan	Tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pemakaian Nama Firma, disarankan menggunakan nama bersama atau nama salah satu dari sekutu firma Artinya; Adanya kemungkinan kesamaan atau kemiripan nama perusahaan
MODAL PERUSAHAAN	Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 modal perseroan terbatas ditentukan sebagai berikut; Modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) Ketentuan minimal modal dasar tersebut dapat ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia Dari modal dasar tersebut minimal 25% atau sebesar Rp. 12.500.000,- harus sudah ditempatkan dan disetor oleh Para Pendiri Perseroan selaku Pemegang Saham Perseroan Sumber Modal : Pemilik modal dapat bersumber dari swasta (individu, badan usaha), dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga negara asing, badan usaha asing atau pemerintah asing	Didalam Akta CV tidak disebutkan besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan atau Modal disetor Artinya; Tidak ada kepemilikan saham didalam anggaran dasar CV Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri Bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak Sumber Modal : Pemilik modal adalah Swasta Didalam Akta CV tidak disebutkan besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan atau Modal disetor	Didalam Akta Firma tidak disebutkan besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan atau Modal disetor Artinya; Tidak ada kepemilikan saham didalam anggaran dasar Firma Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri Bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari sekutu firma dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak Sumber Modal : Pemilik modal adalah Swast Didalam Akta Firma tidak disebutkan besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan atau Modal disetor
BIDANG USAHA	PT dapat melakukan semua kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai jenis perseroan, seperti; PT non Fasilitas meliputi kegiatan usaha: Perdagangan, Pembangunan (Kontraktor), Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa PT Fasilitas PMA PT Fasilitas PMDN PT Persero BUMN PT Perbankan PT Lembaga keuangan non Perbankan PT Usaha Khusus meliputi kegiatan usaha; Forwarding, Perusahaan Pers, Perfilman dan Perekaman Video, Radio Siaran Swasta, Pariwisata, Pengangkutan Udara Niaga, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Ekspedisi Muatan Kapal Udara dan Pelayaran	CV hanya dapat melakukan kegiatan usaha yang terbatas pada bidang; Perdagangan, Pembangunan (Kontraktor) s.d Gred 4, Perindustrian, Perbengkelan, Pertanian, Percetakan dan Jasa. CV memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan usaha, karena beberapa bidang usaha ditetapkan dalam peraturan harus berbentuk Perseroan Terbatas	Firma umumnya dibentuk untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai profesi atau keahlian dari para pendirinya dan umumnya melaksanakan kegiatan usaha dibidang Jasa Firma juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan usaha, karena beberapa bidang usaha ditetapkan dalam peraturan harus berbentuk Perseroan Terbatas
PENGURUS PERUSAHAAN	Pengurus Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) yang terdiri dari seorang Direksi dan seorang Komisaris, kecuali untuk Perseroan Terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi Apabila Direksi dan Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu bisa diangkat menjadi Direktur Utama dan Komisaris Utama Pengurus dapat juga sebagai Pemegang Saham Perseroan, kecuali ditentukan lain Pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan RUPS	Pengurus Perseroan Komanditer minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari Pesero Akta dan Pesero Pasif Pesero Aktif adalah orang bertanggung penuh melaksanakan kegiatan perusahaan, termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh harta pribadinya Pesero Pasif adalah orang yang bertanggung jawab sebatas pada besarnya modal yang diberikan kepada perusahaan	Pengurus Firma minimal 2 (dua) orang yang masing-masing dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan
PROSES PENDIRIAN PERUSAHAAN	Pemakaian nama PT harus mendapatkan persetujaun Menteri terlebih dahulu untuk bisa digunakan Minimal didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih Proses Pendirian PT harus dibuat dengan Akta Otentik yang memuat anggaran dasar perseroan dan dibuat oleh Notaris Akta Pendirian PT harus mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI	Pemakaian nama CV tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Minimal didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih Proses Pendirian CV harus dibuat dengan Akta Otentik yang memuat anggaran dasar perseroan dan dibuat oleh Notaris Akta pendirian CV cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat	Pemakaian nama Firma tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Minimal didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih Proses Pendirian Firma dapat dibuat dengan Akta Notaris atau tanpa Akta Akta pendirian Firma cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN	Setiap perubahan anggaran dasar harus berdasarkan RUPS-rapat umum pemengang saham Setiap perubahan anggaran dasar wajib mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI	Setiap perubahan tidak perlu RUPS Perubahan anggaran dasar dan perubahan lainnya tidak perlu mendapatkan Persetujuan Menteri	Setiap perubahan tidak perlu RUPS Perubahan anggaran dasar dan perubahan lainnya tidak perlu mendapatkan Persetujuan Menteri